Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor
HARIANEXPRESS – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa usulan penerapan domestic market obligation 100 persen untuk distribusi MinyaKita melalui Perum Bulog memerlukan pertimbangan mendalam. Kebijakan tersebut harus memperhitungkan keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta distributor lain yang selama ini turut menyalurkan produk tersebut, Kamis (10/9/2029).
Budi Santoso menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan distribusi MinyaKita masih berjalan bersama-sama antara UMKM, Perum Bulog, dan ID FOOD. Pola kerja sama tersebut dinilai tidak menimbulkan persoalan di lapangan sehingga pelaku UMKM tetap harus diberikan kesempatan untuk berperan aktif.
“Karena juga banyak UMKM, distributor yang lain itu menjadi distributor MinyaKita. Jadi kan harus bareng-bareng, tapi kita komunikasi terus,” ujar Budi di Jakarta.
Pemerintah saat ini masih memantau dinamika pelaksanaan distribusi di lapangan sebelum mengambil keputusan terkait usulan peningkatan porsi tersebut. Kewajiban distribusi MinyaKita melalui Bulog yang dipatok pada angka 35 persen bahkan telah mencatatkan realisasi sekitar 51 persen.
“Selama ini kan 35 persen, terus realisasinya kan sudah mencapai 50-an, 51 persen. Jadi sementara memang belum 100 persen,” kata Budi.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa usulan peningkatan porsi penyaluran hingga 100 persen telah diajukan secara tertulis kepada Kementerian Perdagangan. Usulan tersebut diajukan sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat ketersediaan Minyakita di pasar.
Meski demikian, keputusan akhir mengenai perubahan porsi penyaluran tersebut tetap berada di tangan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan juga terus berupaya mengoptimalkan distribusi Minyakita ke berbagai wilayah, termasuk kawasan Indonesia Timur.
